NUSANTARABARUNEWS.COM – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Menjadi fundamental bagi perekonomian Provinsi Banten, juga menjadi ukuran masyarakat dalam menilai keberhasilan pemerintah atau kepala daerah.
Hal itu diungkap Nana pada Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) di Aula Dinas PUPR Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (27/2/2025).
“PUPR bagian dari pelayanan dasar bagi fundamental perekonomian Provinsi Banten. Pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Mengembangkan potensi wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,” ungkapnya.
Dikatakan, konektivitas antar wilayah melalui jalan dan jembatan menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten.
“Infrastruktur menjadi magnet bagi tumbuhnya industri. Investasi yang tumbuh berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja,” ungkap Nana.
Menurutnya, infrastruktur merupakan instrumen yang mendukung pertumbuhan investasi. Sehingga harus cermat dalam menghitung dampak pembangunan infrastruktur. Untuk mewujudkan infrastruktur yang handal bagi pertumbuhan wilayah, dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi.
Masih menurut Nana, salah satu ukuran masyarakat dalam menilai keberhasilan pemerintah atau kepala.daerah adalah pembangunan infrastruktur. Sehingga Dinas PUPR Provinsi Banten harus mampu membangun sinergi dan partisipasi para pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan itu, Nana juga menyinggung tugas Dinas PUPR dalam pemenuhan dasar seperti air bersih untuk rumah tangga dan industri, pengendalian banjir, pelestarian dan pengamanan situ, support drainase perkotaan, revitalisasi jaringan irigasi, pengelolaan sampah regional dan limbah, peningkatan investasi infrastruktur, perluasan ruang terbuka, hingga pembinaan pembangunan gedung.
Dalam laporannya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, Forum Perangkat Daerah Dinas PUPR Tahun 2026 diselenggarakan secara hybrid, tatap muka dan zoom meeting.
Terkait pengelolaan sampah regional, Arlan menjelaskan, sesuai arahan Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten, serta Pj Sekda Provinsi Banten kini diprioritaskan dilakukan kajian kembali untuk lokasi tempat di Maja, Kabupaten Lebak. “Ini juga mendapatkan support dari para stakeholder,” ucapnya.
Sedangkan untuk pengendalian banjir, Pemprov Banten bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk wilayah Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, serta beberapa titik di wilayah Tangerang Raya.(**)
