Jakarta, NNN.COM — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat langkah strategis dalam menghadapi dinamika dan tantangan ketenagakerjaan nasional dengan mengandalkan lima program prioritas nasional sebagai mesin transformasi.
Saat mewakili Menteri Ketenagakerjaan dalam forum Diskusi Rutin Double Check di Jakarta, Sabtu (21/6/2025), Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, mengungkapkan sejumlah tantangan besar yang dihadapi sektor ketenagakerjaan Indonesia, seperti dominasi pekerja informal, tingginya angka pengangguran muda, serta rendahnya kesiapan angkatan kerja dalam menghadapi era digital dan transisi menuju ekonomi hijau.
“Dari total 153 juta angkatan kerja Indonesia, lebih dari separuhnya berada di sektor informal. Selain itu, mayoritas masih berpendidikan maksimal SMA dan belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini,” ungkap Sunardi.
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Kemnaker merancang lima strategi utama untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing.
Salah satunya adalah pelaksanaan program pemagangan nasional yang menghadirkan pelatihan berbasis proyek (project-based learning) secara masif dan hybrid, yang mengintegrasikan keterampilan teknis, soft skills, bahasa asing, dan kewirausahaan.
“Program ini diselenggarakan oleh 303 Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah dan lebih dari 2.400 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Selain itu, Kemnaker juga memperkuat sistem informasi pasar kerja melalui platform SIAPkerja. Platform ini menyajikan data secara real-time dan terintegrasi mengenai lowongan kerja, pelatihan, sertifikasi profesi, serta profil pencari kerja.
Gerakan peningkatan produktivitas nasional juga digencarkan, menyasar sektor industri, pendidikan, hingga pemerintahan. Kegiatan yang dilakukan meliputi sertifikasi produktivitas, pengembangan productivity center, edukasi budaya kerja produktif, dan intervensi langsung ke ribuan perusahaan.
Upaya lainnya adalah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dengan menggandeng Kementerian Keuangan, BKPM, BPS, Bank Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan, Kemnaker membangun dashboard strategis untuk menyinergikan kebijakan sekaligus mendeteksi potensi gelombang PHK sejak dini.
Di sisi regulasi, Kemnaker juga aktif membangun kolaborasi dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, serikat pekerja, dan asosiasi profesi. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pelatihan, perlindungan pekerja, serta integrasi kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Transformasi ketenagakerjaan hanya akan berhasil jika dilakukan secara kolaboratif. Kemnaker berkomitmen menjadi penggerak utama, namun keberhasilan hanya dapat diraih dengan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan,”pungkas Sunardi.(**)
