Negara kita adalah sebuah negara yang memiliki Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila juga merupakan ideologi negara yang menjadi landasan filosofis dan normatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila terdiri dari lima sila yang masing-masing memiliki makna dan nilai penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Namun dalam kenyataanya Pancasila mengalami beberapa tantangan dan pertentangan salah satunya adalah oligarki yang mulai dirasakan oleh rakyat Indonesia saat ini.
Oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dan ekonomi dikendalikan oleh sekelompok kecil individu atau golongan elit. Istilah “oligarki” berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu “oligos” yang berarti “sedikit” dan “arkhein” yang berarti “memerintah”.
Dalam konteks modern, oligarki sering merujuk pada penguasaan oleh sekelompok kecil orang atau entitas yang memiliki kekuatan signifikan atas sumber daya, ekonomi, dan kebijakan negara.Oligarki bertentangan dengan sila Kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Bahwa kemanusiaan hanya mungkin tegak berdiri di atas keadilan dan keadaban. Tetapi faktanya kemanusiaan yang adil dan beradab itu baru sebatas wacana.
Kaum oligarki telah memperlihatkan praktek yang sebenarnya. Mereka diantaranya telah memperlihatkan bagaimana caranya mendistribusikan sumber daya ekonomi secara tidak adil dan tidak merata. maka tanpa keadilan dan keadaban, kemanusiaan hanya tinggal jargon dan utopia belaka. Oligarki juga bertentangan dengan sila Ketiga Pancasila , “Persatuan Indonesia” karena perilaku kaum oligarki mementingkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Mereka bersatu bukan untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia tapi kepentingan kaumnya.
Setelah bangsa Indonesia Bersatu untuk mengusir penjajah, maka makna persatuan setelah itu adalah persatuan segenap manusia Indonesia untuk mengikis kemiskinan dan ketimpangan sosial yang ada. Oligarki bertentangan dengan sila Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pemerintahan oligarki yang berkuasa sekarang terbukti belum mampu mengatasi ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi yang terjadi dimana mana.
Kemiskinan meluas dari desa hingga ke kota. Bahkan konon kabarnya ada satu persen orang terkaya di Indonesia masih menguasai 46 persen kekayaan Indonesia.
Mereka menguasai modal, sumber daya alam, dan mengatur jalannya kebijakan negara yang merugikan rakyat dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Mereka memonopoli penegakan hukum sehingga penegakan hukum hanya menyasar pihak pihak tertentu saja yang bukan kelompoknya. Meskipun jelas jelas oligarki bertentangan dengan Pancasila namun sampai saati ini masih diamalkan sebagai bagian dari praktek berbangsa dan bernegara.
Keberadaannya dianggap biasa biasa saja pada hal sangat merugikan kepentingan bersama rakyat Indonesia. Yang dijadikan musuh justru ancaman yang direka reka seperti paham khilafah beserta elemen pendukungnya Oleh karena itu penguatan masyarakat sipil yang sadar politik sangat penting untuk ditumbuhkan eksistensinya.
Saat ini dalam kondisi ketika hampir semua partai suda masuk kedalam jajaran pemerintahan, maka melalui penguatan masyarakat sipil adalah sebuah keharusan supaya ada kelompok masyarakat kritis sebagai penyeimbang kekuatan mereka yang kini berkuasa. Hanya dengan keterlibatan masyarakat sipil dalam politik sajalah perlawanan atas oligarki dan elitisme akan tetap bisa dijaga.
Penulis : Mian
