Nganjuk, NBN.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2024, pada Senin (30/6/2025).
Pantauan Nusantarabarunews.com dalam rapat paripurna tersebut Fraksi-fraksi menyampaikan beberapa poin-poin penting, untuk mengevaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 2024.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Tatit Heru Tjahjono Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, didampingi Ulum Basthomi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nganjuk, dan Endah Sri Murtini Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Hadir pada rapat paripurna DPRD diantaranya, Marhaen Djumadi Bupati Nganjuk bersama Trihandy Cahyo Saputro Wakil Bupati Nganjuk, beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Nganjuk.
Marhaen Djumadi Bupati Nganjuk menyampaikan, pada rapat paripurna adalah agenda pandangan umum fraksi terhadap raperda LKPJ.
“Tadi ada beberapa masukan saya pikir juga bagus dari Pak Edy fraksi Partai Hanura kaitannya dengan rest area, kemudian Bendungan Semantok dan pariwisata, kemudian apresiasi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali berturut-turut,” kata Bupati yang akrab dipanggil Marhaen.
Marhaen mengungkapkan, kerja bersama-sama ini penting, terutama terkait dengan pariwisata yang belum optimal, berdasarkan masukan dari beberapa fraksi, menurutnya itu adalah masukan yang bagus dan bisa diterima.
“Terhadap adanya kabel provider yang tidak hanya di perkotaan dan bikin kabel-kabel semrawut, mungkin nanti akan kita tindaklanjuti termasuk yang di desa-desa,” ujarnya.
Selain itu Marhaen juga akan menelusuri terkait dengan izinnya, sudah izin atau belum, kalau misalkan sudah izin, kedepannya akan dirapikan penataannya sesuai dengan norma dan aturannya, sehingga kelihatan rapi.
“Kami melihat banyak kabel provider, kadang-kadang nempel pada tiang listrik milik PLN, Telkom dan lain sebagainya, itu yang harus kita tertibkan,” tegasnya.
Ditempat yang sama Tatit Heru Tjahjono Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk menyampaikan agenda paripurna adalah pandangan umum fraksi-fraksi terkait pada LKPJ Bupati tahun 2024.
“Untuk poin-poin yang di sampaikan oleh fraksi-fraksi semuanya, yakni terkait dengan apa yang dilakukan pada tahun 2024, semua ada 7 fraksi, mulai dari pelaksanaan, penganggaran, tambahan PAD dan lain-lainnya sudah di sampaikan tadi,” kata pria yang akrab dipanggil Tatit.
Tatit menjelaskan setelah mendapatkan jawaban dari Bupati nantinya akan di bahas oleh para anggota DPRD, yang pada akhirnya akan direkomendasikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk melaksanakan rekomendasi sesuai dengan LKPJ 2024, di tahun 2025.
“Rekomendasinya nanti akan termasuk, ini, ini dan ini, jadi semuanya nanti akan masuk di pembahasan,” terangnya.
Terkait pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan signifikan dibandingkan Tahun Anggaran 2023, Tatit menilai hal tersebut termasuk bagian dari pandangan umum fraksi.
“Jadi dari semua pandangan nanti kita bahas bersama-sama di DPRD. Memang muaranya untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, ini sebenarnya menurut fraksi yang sudah menyampaikan tadi, ini sekian harusnya sekian kok mengalami penurunan, sehingga nanti kita pertanyakan di forum pembahasan,” pungkasnya. (Asis)
