Jember, NBN.COM — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pengiriman tenaga magang ke luar negeri. Kegiatan ini sekaligus menjadi kick off program pemagangan luar negeri yang menargetkan pengiriman 100 ribu tenaga kerja dalam lima tahun ke depan. Penandatanganan berlangsung di SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (27/5/2025).
Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa program pemagangan merupakan bagian dari strategi peningkatan kompetensi tenaga kerja secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa sebelum diberangkatkan, para peserta akan mengikuti pelatihan keterampilan terlebih dahulu, baik di balai milik pemerintah maupun lembaga mitra.
“Seperti yang biasa saya sampaikan, pemagangan ini adalah salah setrategi kita yang terintegrasi dengan pelatihan kompetensi. Jadi setelah mengikuti pelatihan di balai, baik di balai milik pemerintah maupun mitra kita, maka ada kesempatan bagi mereka untuk bekerja magang selama 2-3 tahun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menaker menyebut bahwa program ini menjadi salah satu solusi cepat untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor kelautan dan perikanan.
“Dan ini akan kita support sebagai salah satu solusi penyerapan tenaga kerja dalam waktu-waktu ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum SNNU, Witjaksono, menyoroti potensi besar sektor kemaritiman Indonesia dalam menyerap tenaga kerja yang belum dioptimalkan dengan baik. Ia pun menyebut bahwa dengan pengelolaan serius dan kolaborasi lintas sektoral, sektor ini bisa menyerap tenaga kerja hingga lima juta orang.
Namun, ia mengakui bahwa masih ada tantangan dalam menyatukan visi antar pemangku kepentingan, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan operasional sektor tersebut.
“Total untuk meningkatkan value tenaga kerja di kami dari sektor kemaritiman, kalau dikerjakan secara serius, kita yakin bisa menyerap lebih dari 5 juta orang. Stakeholders belum satu visi. Bagaimana menaikkan produktivitas, bagaimana menjalankan operasional yang baik,” katanya.
Dalam konteks itulah, SNNU memilih menggandeng Kemnaker, bukan Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti biasanya. Witjaksono menyebut, langkah ini diambil agar penguatan sumber daya manusia di sektor maritim juga dipandang sebagai isu ketenagakerjaan.
“Makanya kita keluar dari pakem. Kalau biasanya kita bekerja sama dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan, kita mengajak Kementerian Ketenagakerjaan untuk melihat sisi yang lain. Bahwa serapan tenaga kerja di sektor kemaritiman yang kami garis bawahi ini bisa menyerap lebih dari 5 juta”.(**)
